Benang Ruwet Lapindo

Persoalan semburan lumpur Lapindo bagaikan benang ruwet yang tetap saja tak terurai hingga hitungan bulan kelimabelas sekarang ini. Semua pihak berada dalam posisi dilematis, baik masyarakat korban, pemerintah dan juga Lapindo sendiri. Sudah terlanjur salah kaprah sejak awal, sehingga sekarang terbentur di jalan buntu. Meski semua pihak menyalahkan Lapindo, tetapi tetap saja masih belum ada dasar hukum yang jelas bahwa memang Lapindo yang bersalah.

Opini yang berkembang selama ini, semburan lumpur itu terjadi karena kesalahan prosedur pengeboran yang dilakukan Lapindo. Maka semua pihak menuntut dan bahkan marah agar Lapindo bertanggungjawab. Pemerintah pun seperti terjebak dalam opini publik ini sehingga mengeluarkan produk hukum untuk menguatkannya. Padahal, bicara soal hukum, Lapindo bersikukuh bahwa apa yang dilakukan selama ini hanya sebatas Corporate Social Responsibility (CSR), bukan manifestasi dari tanggungjawab atas kesalahan yang (belum tentu) dilakukan.

Mengapa persoalan kepastian hukum ini berlarut-larut? Meski beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi masih belum memiliki keberanian untuk meningkatkan status perkara ini ke tingkat penuntutan. Alasannya, sejumlah saksi ahli yang dimintai keterangan memberikan kesaksian yang saling bertentangan. Ada yang bilang bencana ini memang kesalahan Lapindo, tapi ada yang mengatakan memang bencana alam akibat adanya gempa di Yogyakarta.

Karena ketidak-pastian itulah maka pemerintah (sebagai lembaga formal, bukan pribadi) enggan memberikan bantuan langsung pada para korban. Logikanya, kalau memang ini kecelakaan perusahaan, maka pihak Lapindo yang harus memberikan ganti rugi. Sebab kalau pemerintah langsung mengeluarkan dana untuk korban, berarti melegitimasi bahwa peristiwa ini adalah bencana alam. Sementara itu, ada tuntutan, keluarkan saja duit pemerintah, nanti minta ganti pada Lapindo. Pertanyaannya, bagaimana kalau Lapindo dinyatakan tidak bersalah? Lagi pula, atas dasar parameter yang bagaimana pemberian bantuan tersebut? Apakah sama dengan yang dilakukan Lapindo selama ini, yaitu membeli tanah warga sebagaimana proses jual beli biasa? Ataukah, memberi bantuan dalam status bencana alam seperti bencana-bencana lain di berbagai daerah?

Kebingungan ini pernah tercetus dari pernyataan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah yang menyatakan setuju jika pemerintah menetapkan banjir lumpur itu sebagai bencana nasional (bayangkan, sudah setahun lebih, status kejadiannya itu saja masih belum jelas). Konsekuensinya, pemerintah dapat mengeluarkan dana talangan. Hanya saja, ada kelemahan yang disebutkan Bachtiar, bahwa warga hanya akan mendapat ganti rugi Rp 15 juta per rumah. Padahal, tanpa status bencana nasional seperti selama ini, katanya, ada warga yang mendapat ganti rugi sampai Rp 2,5 milyar karena tanahnya luas.

Nampaknya, ada yang luput dari perhatian. Bahwa apa yang disebut sebagai ”ganti rugi” selama ini sebetulnya merupakan proses jual beli tanah seperti biasanya. Yang tidak biasa adalah penyebabnya. Karena semburan lumpurlah maka Lapindo dipaksa (terpaksa) membeli tanah warga, itu bukan bentuk ganti rugi. Bahkan, sampai sekarang pun proses jual beli itu belum tuntas seluruhnya. Sementara santunan berupa biaya hidup (yang jumlahnya tak seberapa) itulah yang disebut sebagai CSR oleh Lapindo.

Jadi, bahwa pemerintah memang wajib memberikan bantuan kepada korban terlepas dari ada tidaknya proses jual beli lahan tersebut. Seharusnya pemerintah langsung memberikan bantuan kepada korban, tanpa harus menunggu kepastian hukum, apakah ini memang sebuah kelalaian Lapindo atau memang sebuah bencana. Tapi yang terjadi sekarang, pemerintah bimbang, sangat lamban mengambil sikap, dan bahkan terkesan sangat tidak bertanggungjawab. Jujur saja, penetapan Kepres dan produk hukum lain yang mewajibkan Lapindo mengeluarkan dana itu adalah bentuk tindakan cari selamat dari terkaman opini publik. Mengapa hanya untuk memberi bantuan saja masih harus menunggu status hukum? Iya kalau memang Lapindo bersalah. Kalau tidak bagaimana?

Asal tahu saja, bahwa diam-diam Lapindo masih menyimpan sejumlah jurus yang belum dikeluarkan (Trimoelya D. Soeryadi, pengacara kenamaan itu ada di belakang Lapindo, dan selama ini belum terdengar suaranya). Selama ini nampaknya Lapindo hanya mengikuti arus saja untuk melakukan sesuatu. Lapindo selalu berlindung dibalik Kepres, dan cenderung memposisikan pemerintah agar memberikan payung hukum terhadap apa saja yang dilakukan oleh Lapindo. Padahal, payung hukum itu nantinya akan membawa konsekuensi tersendiri atau menjadi bumerang bagi pemerintah. Bayangkan, kalau misalnya saja proses peradilan digelar, kemudian diputuskan Lapindo tak bersalah, bagaimana nasib produk hukum (Keppres) yang terlanjur keluar? Sementara itu, nasib korban masih belum jelas, terhimpit di tengah pertarungan wacana dan kepentingan politik.

Inilah benang ruwet itu. –henri@airputih.or.id,

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: