Buah Simalakama Pelestarian Cagar Budaya

Sudah berulangkali terdengar keluhan, bahwa kesadaran masyarakat terhadap peninggalan-peninggalan purbakala sedemikian rendah. Banyak arca-arca dirusak dan dicuri, candi-candi yang diinjak-injak begitu saja, atau batu-batu candi dicoret-coret, bahkan pernah ada kabar bahwa batu bata bermutu tinggi bekas candi malah digunakan untuk pengerasan jalan. Masyarakat dikecam karena prilaku vandalismenya. Padahal berbagai larangan berupa papan peringatan, seruan petugas purbakala atau ceramah para guru, sudah sering dilakukan agar menghormati berbagai arca dan peninggalan purbakala yang sangat tinggi nilainya bagi sejarah budaya bangsa itu.

Sementara di sisi lain, “kesadaran” pemerintah sendiri terhadap peninggalan purbakala atau cagar budaya sebetulnya juga patut dipertanyakan. Sebagaimana yang pernah ditulis Kompas (12/5), Arca Jokodolog ternyata dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk dilengkapi dengan sarana informasi. Juru kunci yang sudah puluhan tahun menjaganya, mengaku tidak diberi bekal informasi apa-apa untuk menerangkan pada pengunjung mengenai Jokodolog itu. Juga cagar budaya berupa rumah keluarga Bung Karno di Blitar, tidak tersedia petugas satupun yang seharusnya menjadi sasaran pengunjung untuk bertanya segala sesuatunya. Dua contoh di atas bukan tidak mungkin juga terjadi pada cagar budaya, peninggalan atau candi-candi lainnya.

Lembaga Ekologi Budaya (Elbud) dua tahun lalu pernah menggelar Kemah Budaya di kawasan petirtan Jolotundo, Mojokerto. Waktu itu seniman dari Surakarta Suprapto Suryodarmo dan sejumlah cantrik dari mancanegara melakukan aksi kesenian persis di atas bangunan-bangunan candi. Seorang petinggi purbakala dari Surabaya yang hadir sebagai peserta Kemah Budaya, sudah geram dengan tindakan “pelecehan” tersebut. Ternyata seniman-seniman yang lain juga melakukan hal yang sama. Padahal jelas-jelas sudah dipasang peringatan, “dilarang naik di atas batu-batu candi”. Dalam kesempatan diskusi pejabat tersebut lantas bicara keras, bahwa tidak sepatutnya seniman yang seharusnya menghormati benda-benda budaya melakukan tindakan seperti itu. Sudah ada Undang Undang tentang benda Cagar Budaya (Nomor 5 Tahun 1992), sehingga semua orang seharusnya tunduk dan mematuhinya. Tidak ada alasan untuk tidak tahu, karena setiap penerbitan sebuah Undang Undang berarti dianggap sudah diketahui umum.

Begitulah, di tengah seruan penyelamatan dan sikap menghargai situs-situs sejarah, ternyata pihak-pihak yang paling berkepentingan sendiri sudah melakukan pelecehan terhadap tugasnya. Dalam peraturan sudah ditegaskan bahwa dalam radius tertentu (zona satu) di sekitar cagar budaya dilarang mendirikan bangunan permanen. Tetapi justru hanya beberapa meter dari situs petirtan Jolotundo sendiri dibangun pendapa untuk pertemuan, atau semacam tempat semedi bagi pengunjung. Dan jika mengacu pada peraturan yang sama, maka keberadaan pendopo agung di Trowulan itu juga sangat menyalahi karena dibangun persis di atas lokasi yang (diduga) merupakan pusat situs purbakala Majapahit. Ini adalah bentuk vandalisme paling dahsyat yang justru dilakukan pemerintah sendiri. Pertanyaannya, jika pemerintah menyerukan agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap cagar budaya, apakah pemerintah sudah memberikan contoh yang baik?

Bagaimanapun kampanye kesadaran terhadap cagar budaya itu memang perlu. Banyak orang yang setuju bahwa peninggalan purbakala itu perlu dilestarikan, dijaga keberadaannya, dihormati sedemikian rupa agar tidak menghilangkan jejak sejarah. Para murid sekolah juga perlu ditingkatkan apresiasinya, diajak mengunjungi candi-candi sambil mengenali, memahami dan memperdalam apresiasi mereka terhadap peninggalan nenek moyang tersebut. Kalau menemukan benda cagar budaya, laporkan dan serahkan pada pemerintah. Jangan mencoret, merusak atau (apalagi) mengambil benda-benda cagar budaya untuk kepentingan pribadi dan lebih-lebih untuk diperjualbelikan. Lantas, seorang penduduk desa yang tinggal di sekitar kawasan cagar budaya bertanya, “apa manfaatnya bagi kami? Mengapa cuma larangan dan peringatan saja yang kami terima?”

Harus diakui, bahwa keberadaan benda-benda cagar budaya (berupa candi, arca dan semacamnya) memang sangat sedikit atau belum memberikan manfaat apa-apa bagi penduduk sekitarnya. Dengan adanya berbagai macam peraturan dan larangan itu seolah-olah mereka (dan masyarakat pada umumnya) mau tak mau harus menerima beban sejarah, bahwa cagar budaya itu penting, bermutu tinggi, bernilai, harus dihormati keberadaannya dan sebagainya, tetapi mereka tidak mendapatkan kontribusi apa-apa dari beberadaan cagar budaya tersebut.

Jadi, ketika masyarakat terus menerus diserbu dengan larangan dan peraturan serta ditingkatkan kesadarannya, sementara mereka tidak mendapatkan apapun, maka yang terlintas di kepalanya adalah; Bagaimana mendapatkan keuntungan tersendiri dari benda cagar budaya. Kalau semula mereka tak acuh terhadap arca misalnya, ketika ada informasi bahwa arca yang tergeletak di desanya bernilai tinggi, muncullah keinginan untuk mengambil dan menjualnya. Mereka yang suka mencuri benda-benda purbakala itu sesungguhnya telah memiliki apresiasi yang tinggi terhadap cagar budaya. Mereka tahu persis, arca yang bagaimana yang bagus, yang punya nilah sejarah tinggi, dan tentunya juga punya nilai jual tinggi. Di sinilah muncul buah simalakama itu.

Bagaimana memberikan kontribusi positif bagi masyarakat terhadap keberadaan benda cagar budaya itulah yang seharusnya sekarang ini perlu dipikirkan semua pihak. Peraturan, larangan dan segala seruan itu tak bakal punya makna apa-apa karena masyarakat tidak punya peluang untuk mendapatkan manfaat dari keberadaan benda cagar budaya. Kasus penjarahan hutan yang sedang marak belakangan ini harus jadi pelajaran yang berharga, dimana hal itu antara lain disebabkan masyarakat hanya dilarang ini-itu memanfaatkan hutan, sementara pihak Perhutani (yang dianggap sebagai sosok negara) dengan arogan menguras habis sumberdaya hutan. Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan kontribusi apa-apa dari hutan, lantas melakukan pencurian, perambahan dan penjarahan. Karena selain faktor ekonomi, penjarahan hutan lebih disebabkan oleh faktor “dendam” terhadap prilaku aparat kehutanan (termasuk Perhutani).

Tinggal sekarang, sudahkah kita semua memikirkan manfaat benda-benda cagar budaya itu bagi masyarakat? Apakah para pejabat dan petugas purbakala itu harus terus menerus bersikap over protective sehingga justru dapat menimbulkan sikap antipati masyarakat? Pencurian, vandalisme dan tindakan perusakan terhadap benda-benda cagar budaya yang sudah terjadi selama ini jangan sampai semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya menjadi penjarahan sebagaimana yang terhadap pada hutan. Sangat disayangkan kalau petugas purbakala menjadi sosok yang arogan, tidak bersahabat dengan masyarakat dan cenderung menampilkan sikap sebagai penguasa benda purbakala. Kalau itu yang terjadi, masyarakat akan memperlakukan hal yang sama sebagaimana yang mereka lakukan pada petugas Perhutani. (*)

Iklan

Satu Tanggapan

  1. untuk melestarikan benda cagar budaya harus ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan teknologi serta sejarah. dengan seperti itu masyarakat akan tahu manfaat yang jelas dari benda cagar budaya tersebut bagi dirinya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: