Dibutuhkan Pelukis Tahan Kritik

JADI Pelukis itu memang tidak gampang. Salah satu syaratnya adalah harus tahan kritik. Itulah sebabnya ada pelukis yang sempat uring-uringan ketika Gus Mus (KH Mustofa Bisri), D. Zawawi Imron dan Amang Rahman pameran lukisan bertiga di Hyatt Hotel Surabaya dan dibuka oleh presiden RI (waktu itu) Gus Dur. Kata pelukis yang protes itu, posisi pelukis sedemikian terhormat sebagaimana juga ulama atau dai. “Bukankah kalau saya ceramah agama atau berperan menjadi ulama juga bakal ada yang protes,” kilahnya.
Entahlah, apakah memang dia mempersoalkan status kepelukisan dua dari tiga orang yang berpameran itu (karena Amang jelas pelukis), ataukah karena ia iri karena pameran yang (katanya) “tidak bermuatan seni itu” justru mendapat kehormatan dibuka oleh presiden. Barangkali, itulah sebabnya lantas muncul sebutan Pelukis dengan P besar dan P kecil. Atau, apakah itu hanya akal-akalan pengamat? Entahlah, yang jelas jumlah pelukis sekarang ini sudah mengalami inflasi sehingga diperlukan filter untuk melahirkan pelukis yang sebenarnya. Hal ini juga sekaligus agar martabat pelukis tetap terjaga.
Kalau berniat jadi pelukis memang harus betul-betul mempersiapkan mental lebih dulu. Ini karena pelukis itu adalah orang yang suka pamer (bukankah untuk dapat disebut pelukis harus pameran lukisan?). Padahal, budaya Jawa mengatakan bahwa orang yang suka pamer itu “tidak begitu baik” (untuk tidak menyebut tabu) karena akan langsung mengundang komentar orang lain, mendatangkan kritik dan bahkan kecaman orang banyak. Padahal, apa artinya melukis kalau tak pernah pameran? Pelukis yang tidak punya persiapan mental untuk mendapatkan kritik, lebih baik mundur dulu. Persiapan mental itu jauh lebih penting ketimbang kepiawaian dalam teknik melukis.
Makna pameran itu sendiri pun terus menerus mengalami pergeseran. Pada mulanya, pameran bagi pelukis adalah sebuah open house sehingga publik dapat berdialog dengan karya-karyanya. Pada saat pameran itulah pelukis membuak diri untuk membuka ruang komunikasi dengan publik. Dengan adanya pameran itulah maka tercipta sebuah gathering (pertemuan) dengan sesama seniman dan kalangan pekerja seni sehingga sebuah pameran ibarat reuni atau juga silaturahmi. Itulah sebabnya, sekian tahun yang lalu, seorang pelukis yang menggelar pameran ibarat sedang menggelar sebuah hajat. Tak ubahnya sedang jadi pengantin atau prosesi semacam itu.
Namun pergeseran yang kemudian terjadi, pameran lukisan tak ubahnya bagaikan pasar kelontong. Meski tidak tabu (sekali lagi: tidak tabu) namun menonjolkan aspek pasar dalam sebuah pameran mau tak mau justru menurunkan citra pameran lukisan itu sendiri. Yang disebut pameran lukisan itu memang bisa jadi merupakan sebuah pasar untuk menjual lukisan. Namun karena masih menyebut Pameran Lukisan, tentunya ada hal-hal etis yang tetap harus dipertahankan agar tidak menjadi pasar krempyeng.
Kesan seperti itulah yang terjadi ketika digelar Jambore Seni Lukis Jawa Timur IV di Balai Pemuda beberapa waktu yang lalu. Ketika kritik tersebut saya lontarkan di Jawa Pos (20/7), ternyata membuat kalangan pelukis uring-uringan. Bukankah sudah menjadi kenyataan bahwa Jambore Seni Lukis itu lebih menonjolkan aspek pasar? Ini fakta yang tak bisa ditolak (saya tidak menulis itu baik atau buruk, sah-sah saja). Lucunya, ketika tulisan saya ini ditanggapi oleh Wiek Herwiyatmo di koran yang sama, seolah-olah saya menabukan soal pasar ini. Wiek lantas menyebut contoh-contoh yang menyatakan bahwa soal pasar itu sah-sah saja, bukan hanya terbatas pada pameran lukisan. Sekali lagi, saya hanya mencatat fakta bahwa pameran tersebut menonjolkan pasar, bukan bicara baik atau buruk. Mengapa harus sewot?
Kedua, bahwa jambore tersebut merupakan ajang pengakuan bagi siapa saja untuk dapat lahir menjadi pelukis (ini juga fakta, dan sesungguhnya merupakan point positif). Sehingga (kalau boleh ditambahkan) dengan jambore tersebut ibarat kawah candradimuka pelukis-pelukis itu. Dan itu sudah terbukti ada sejumlah pelukis yang telah lahir dari kawah jambore tersebut. Karena itu saya sayangkan, mengapa pembawa acara justru menekankan aspek pasar dan bukan soal pengakuan tersebut.
Ketiga, apakah betul saya hanya (sekali lagi: hanya) mengkritik soal penyelenggaraan pameran, dan bukan substansi pamerannya? Pernyataan tentang miskinnya keragaman bentuk atau media seni rupa dalam jambore itu menunjukkan bahwa saya masuk pada materi pameran. Saya sengaja mengacungkan jempol ketika ada perupa yang memunculkan karya berupa tapestry dalam jambore tersebut. Itulah sebabnya ketika saya sebut tapestry dan seni rupa tikar sebagai contoh, karena Jawa Timur memang miskin keragaman media. Mungkin dari sisi kualitas kedua karya tersebut masih perlu diperdebatkan, namun kehadirannya yang berbeda dari yang lain perlu mendapat apresiasi tersendiri.
Selama ini, terlalu amat sangat banyak jumlah pelukis di Jatim namun sedikit sekali (bahkan dalam beberapa hal nyaris tidak ada) perupa yang menekuni media lain seperti patung, keramik, grafis, sketsa, tapestry, instalasi, apalagi video art. Apakah kemiskinan media ini harus dibiarkan begitu saja? Apakah kita harus menutup mata bahwa Jatim akan terus menerus tertinggal? Siapakah yang bertanggungjawab terhadap kemiskinan media ekspresi seperti ini? Dewan Keseniankah? Terus terang saya harus mengelus dada ketika berulangkali ada pameran nasional patung, keramik, grafis, video art di tingkat nasional, namun hampir tak menyentuh perupa Jatim sama sekali.
Justru dengan mengedepankan contoh tapestry itulah saya malah mengajak perupa Jawa Timur lebih memiliki banyak bingkai (pinjam istilah Wiek), bukan hanya terjebak dalam satu bingkai seni lukis konvensional saja. Saya memang tidak menyinggung kualitas karya seni lukis konvensional itu, karena menurut saya yang jauh lebih penting adalah bagaimana mempromosikan perupa Jatim agar mau mengisi ruang-ruang kosong karya seni rupa nonseni-lukis. Ibarat jalan raya, maka jalur seni lukis sudah sedemikian padat dan penuh sesak, sementara diluar itu sangat lengang. Di sinilah merupakan kesempatan emas bagi perupa untuk segera dapat diperhitungkan di forum yang lebih luas. Tapi kalau ternyata perupa ngotot di jalur seni lukis konvensional, ya itu sah-sah saja. Sebagai pengamat, saya hanya mendeskripsi sebuah permasalahan, perihal bagaimana menyelesaikan persoalan ini tergantung perupa itu sendiri. Atau, barangkali Ketua DKS punya program yang cerdas untuk mengatasi persoalan ini???
Wiek juga secara gegabah mengkritik balik saya yang hanya mengkritik penyelenggaraan pameran lukisan, sehingga berulangkali menyebut saya kritikus penyelenggaraan pameran. Wiek seolah tidak legawa ketika ada yang menyebut saya sebagai kritikus seni rupa. Tetapi yang perlu diingat, kalau dalam sebuah pameran aspek penyelenggaraannya memang lebih menarik untuk dikritik, apa salahnya. Inilah yang terjadi saat pameran nasional di Gresik (sebagaimana yang disitir Wiek tersebut), karena saya menganggap aspek penyelenggaraan ada yang lebih penting untuk dikemukakan ketimbang materi pamerannya itu sendiri. Selama ini justru aspek teknis penyelenggaraan acara kesenian itulah yang tidak dipikirkan oleh seniman.
Dalam disiplin kesenian ada yang disebut Skenografi (itu juga bagian dari kesenian), yang menyangkut soal lampu, sketsel, kursi, tempat abu rokok, karena semuanya berpengaruh pada konteks pameran. Bahkan, kalau lebih meluas, ada yang disebut Manajemen (Produksi) Kesenian yang mengurusi soal promosi, undangan dan sebagainya. Mungkin perlu diketahui, seorang Arifin Hidayat (almarhum), ketika pameran tunggal di Galeri DKS (juga almarhum), sangat teliti mengurusi kebersihan halaman sampai dengan toilet. Soal-soal “remeh” inilah yang tak pernah diperhatikan seniman. Sehingga teks yang dimunculkan menjadi lepas dari konteks. Lukisan (baca: teks) sebagus apapun kalau tidak ditempatkan dan dikelola (baca: konteks) dengan tepat, akan jatuh nilainya.
Sedemikian pentingnya skenografi ini, bayangkan kalau sebuah lukisan dipamerkan di cantelan batang pohon dan bandingkan dengan yang digantung di dinding galeri. Sekali lagi, saya tidak bermaksud memberikan nilai baik untuk salah satunya. Itulah sebabnya ketika Kriyono muncul kembali dari Bali, lukisan-lukisannya ditolak oleh galeri-galeri karena dianggap bisa “merusak” lukisan lainnya. Asal tahu saja, corak lukisan Kri begitu norak, warna-warnanya ngejreng, sangat kontas dan mencolok, sehingga langsung mencuri perhatian kalau dipasang di dinding. Keberadaan lukisan yang seperti ini akan “menghancurkan” keberadaan lukisan lainnya.
Namun ada saat-saat yang lain bahwa kritik juga perlu dilontarkan terhadap materi pameran (dengan risiko pelukisnya uring-uringan dan tidak bertegur sapa dengan penulisnya). Hanya saja, ini pertanyaan penting, apakah para pelukis telah siap menerima kritik? Apakah mereka tidak menganggap bahwa kritik sama dengan menggulingkan dandang di dapur mereka? Apakah mereka tidak lantas menganggap bahwa kritik sama saja dengan merusak pasar mereka? Jujur saja, jawab ini dulu.
Keempat, dengan segala hormat dan pujian saya buat penyelenggara, bahwa jambore ini memang layak dihargai sebagaimana mestinya, lengkap dengan dengan segala susah payahnya. Itulah sebabnya saya menulis bahwa pameran ini harus dilihat secara holistik (artinya: dari segala sisi), baik sisi yang bagus ataupun yang kurang bagus. Dan itu sudah saya tulis sebisa-bisanya di ruang yang sempit di Jawa Pos. Sebab, kalau (baca yang teliti: kalau) saya hanya bersikap sinis, maka pameran ini memang pameran yang hura-hura, asal-asalan dan seterusnya (baca lagi tulisan saya). Tetapi, bukankah saya tidak bersikap sinis?
Kelima, ada semacam gugatan pada sebutan kritikus pada diri saya. Asal tahu saja, artikel asli yang saya kirimkan tertulis: Pengamat Seni. Perkara kemudian diganti kritikus seni rupa, itu hak redaksi, dan juga hak siapa saja untuk menyebut saya apapun, bahkan juga hak saya kalau suatu ketika saya menyebut diri saya kritikus. Perkara apakah saya layak disebut kritikus, pertanyaan itu pula yang juga berlaku bagi mereka yang menyebut dirinya pelukis. Bahkan pertanyaan yang sama juga berlaku bagi ketua DKS, apakah memang masih layak disebut ketua kalau tidak pernah nongol di kantor untuk mengurusi DKS.
Kritik Wiek atas kritik yang saya lontarkan tersebut, mudah-mudahan memang seperti yang saya tanggapi di atas. Sebab untuk memahami tulisan Ketua Dewan Kesenian Surabaya itu membutuhkan waktu tenang dan harus diulang-ulang sampai betul-betul dapat menangkap kalimat-kalimatnya yang sangat rumit. Kesan yang sama juga disampaikan oleh banyak orang. Begitulah. (Henri Nurcahyo)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: