Menghapus Hari Libur, Mengapa Tidak?

Lalulintas Surabaya macet, itu biasa, juga kota besar lainnya, terutama Jakarta. Banyak alternatif dilakukan untuk mengatasinya. Mulai dari pembuatan jalur satu arah, three in one (sementara ini hanya di Jakarta), jalan tol, jalan layang, by pass, lajur kiri untuk MPU dan roda dua, serta sekian banyak rambu dan marka pengatur arus lalulintas. Toh masih saja macet. Jika kemacetan memang disebabkan kepadatan arus masyarakat yang bekerja (juga sekolah dan kuliah), bagaimana kalau dicoba cara “menghapus hari libur?”

Kenyataan membuktikan, bahwa pada hari-hari libur (Sabtu, Minggu, Hari Besar) lalulintas selalu sepi. Demikian juga kondisi jalan pada malam hari. Kalau saja pada hari-hari libur itu (sebagian) warga Surabaya (dan kota-kota besar lainnya) masih tetap bekerja sebagaimana biasa, tentunya tidak akan terjebak kemacetan sebagaimana hari-hari lainnya.

Menghapus hari libur, bukan berarti melarang pekerja untuk menikmati liburan, melainkan diatur sedemikian rupa hari libur bagi masing-masing orang (kantor, lembaga, sekolah) sehingga tidak semuanya selalu libur pada hari Minggu dan Sabtu (khusus untuk PNS). Bayangkan misalnya, kalau semua kantor mengatur hari libur dalam satu minggu secara bergiliran pada karyawannya, maka meski hari Sabtu atau Minggu, tetap ada yang masuk kerja. Cara seperti ini sudah diberlakukan untuk perusahaan media massa (koran, majalah, radio dan televisi serta jasa internet), toh mereka bisa mengatur dengan baik, sehingga tak pernah ada persoalan. Tiada hari tanpa kerja. Mau libur? Tinggal atur saja kapan waktunya dan bergiliran dengan sesama rekan kerja.

Mengatur hari libur secara bergiliran, berarti memberikan kontribusi langsung pada pengurangan jumlah kendaraan atau warga yang lalulalang di jalan raya, sehingga tentunya juga dapat mengurangi kemacetan. Bagi yang bekerja dapat meningkatkan efektivitas penggunaan waktunya di jalan raya, dan tentunya juga mengurangi beaya BBM bagi kendaraan mereka. Sementara bagi mereka yang libur, dapat bersantai di rumah, atau rekreasi ke tempat-tempat wisata, yang tentunya juga tidak sepadat kalau dikunjungi pada hari libur.

Nah, pada konteks yang disebut terakhir itu, maka dengan adanya pengaturan hari libur juga dapat memberikan manfaat bagi keramaian tempat-tempat wisata yang biasanya malah sepi pada hari kerja, dan padat pengunjung (juga macet) ketika musim liburan tiba. Dampak ikutannya, para penjual makanan dan souvenir (termasuk hotel dan sarana akomodasi lainnya) di tempat-tempat wisata itupun tidak harus hanya buka pada hari libur. Dan itu berarti meningkatkan pendapatan mereka juga.

Yang selama ini terjadi, ada kebijakan dari pemerintah menyatukan libur hari besar dengan libur rutin (Sabtu, Minggu) sehingga (katanya) meminimalkan pekerja mbolos kerja pada hari kejepit. Kalau ada hari libur Kamis, maka biasanya banyak orang mbolos kerja pada hari Jumat yang terjepit itu. Dengan penyatuan hari libur, memang membuat masa libur lebih panjang, namun hal ini juga sekaligus memperpanjang masa penantian masyarakat yang sesegera mungkin membutuhkan pelayanan dari instansi pemerintah atau pelayanan publik lainnya.

Kebijakan penyatuan hari libur ini muncul sebagai respon kemerosotan pariwisata akibat Bom Bali (yang pertama) sehingga diharapkan arus wisatawan domestik mampu menolong para pelaku pariwisata yang terpuruk akibat wisatawan mancanegara takut berkunjung ke Indonesia. Dengan kata lain, kalau hari libur semakin panjang maka (sekali lagi, katanya) diharapkan masyarakat punya kesempatan lebih banyak untuk berlibur, mengunjungi tempat-tempat wisata, sehingga memberikan dampak positif bagi sektor kepariwisataan.

Tetapi yang terjadi, kebijakan itu justru menimbulkan persoalan baru, yaitu tempat-tempat wisata malah kewalahan menampung pengunjung, sementara pada hari-hari yang lain sepi bagaikan kuburan. Bayangkan kalau misalnya ada pemerataan hari libur sehingga akan terjadi pemerataan arus lalulintas di kota dan kepadatan tempat rekreasi.

Pengaturan Jam Kerja

Untuk mengurangi kepadatan lalulintas, pernah juga ada solusi, jam masuk sekolah dibuat lebih pagi dibanding jam masuk kerja. Cara ini ternyata masih belum jitu lantaran perbedaan jam sekolah dengan jam kerja sangat tipis, sehingga banyak pekerja yang justru berangkat bersama-sama pada jam masuk sekolah. Apalagi, kemacetan dan jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja mengharuskan mereka berangkat pagi-pagi.

Kenyataan menunjukkan, bahwa kemacetan terjadi pada saat-saat jam masuk kerja dan jam pulang kerja. Sementara pada malam hari bisa dipastikan jalanan lengang hampir-hampir tanpa kendaraan yang lalulalang. Kondisi inilah yang kemudian sebagian eksekutif muda Jakarta memilih jam kerjanya sendiri, yakni berangkat kerja pukul 12.00 dan baru pulang ke rumah pukul 24.00. Itupun ketika sampai di rumah, masih bisa telpon-telpon ke kantor yang masih ditunggui oleh sebagian karyawannya yang masih bekerja. Kebetulan mereka memang termasuk golongan minoritas yang memang memungkinkan untuk mengatur jam kerjanya sendiri.

Cara seperti ini sebetulnya dapat dijadikan rujukan kebijakan untuk mengatur jam kerja secara bergantian. Mengapa semua karyawan harus masuk pukul 08.00 atau 09.00 pagi, dan harus pulang sekitar pukul 16.00? Kalau toh ada yang “diluar jadwal” itu, paling-paling pekerja security yang bertugas jaga malam. Padahal, sebetulnya ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang tidak harus (dipaksakan) dikerjakan pagi dan siang hari, melainkan lebih efektif dikerjakan pada malam hari. Pengaturan jam masuk-pulang kerja ini dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kondisi dan situasi kantor masing-masing.

Kalau saja semua kantor (sekali lagi: semua) memberlakukan kebijakan seperti ini, maka kemacetan jalanan di siang hari bakal jauh berkurang, dan jalan raya pada malam hari tidak lagi sepi (dan menakutkan). Meskipun, untuk anak-anak sekolah memang agak sulit mengatur jam masuk dan pulang sekolah seperti ini. Biarkan saja mereka masuk seperti biasanya, namun justru kalangan pekerja yang harus direvisi jam masuk dan jam pulang kerjanya.

Kalau perlu, anak-anak sekolah (juga mahasiswa) diberlakukan tidak mengenal hari libur selalu Minggu. Bisa saja dibuat bergiliran, kelas A libur Senin, kelas B Selasa dan seterusnya. Bahkan, untuk liburan panjang pun, sebisa mungkin diatur sedemikian rupa dengan meminimalkan libur bersamaan, sehingga mereka tidak tumplek bleg ke tempat wisata. Dibanding karyawan, memang pengaturan seperti ini di sekolah relatif lebih sulit, namun yang penting ada kemauan, bahwa bagaimana caranya mencoba membuat aturan tanpa hari libur bersamaan. Asal ada kemauan keras dan keseriusan, pasti akan ditemukan jalan keluarnya nanti.

Dampak positif lainnya, kalau pada hari-hari libur tetap ada pegawai yang masuk kerja, maka pelayanan pada masyarakat tidak lagi terhambat akibat penundaan yang disebabkan adanya hari libur. Apalagi kalau hari Jumat kebetulan Hari Besar, maka penundaan itu harus menunggu lebih lama lagi yaitu selama tiga hari. Terutama menyangkut urusan perbankan misalnya, apakah memang mutlak bahwa semua bank memang harus tutup kantor setiap Sabtu dan Minggu? Tidak mungkinkah ada semacam pengaturan khusus bahwa untuk urusan tertentu (misalnya transfer non-ATM) masyarakat masih bisa dilayani oleh bank? Demikian pula urusan pembayaran listrik, PDAM, telepon, atau angsuran kendaraan misalnya, mengapa harus tertunda hanya gara-gara ada hari libur, dimana tidak ada pegawai yang melayani?

Jadi, yang dipentingkan di sini bukan melarang orang berlibur, melainkan mengatur mekanisme libur sedemikian rupa sehingga tidak perlu orang berlibur pada hari yang sama. Yang bekerja tetap bekerja, sementara pada saat yang sama mereka yang liburan bisa santai menikmati liburannya. Yang penting adalah, bagaimana mengetrapkan “manajemen hari libur” kata Dahlan Iskan. Bukankah para aparat kepolisian selama ini juga menjalani mekanisme hari libur seperti ini? Biar Sabtu, Minggu atau Hari Besar tetap saja ada polisi yang bertugas. Demikian pula wartawan, pengemudi angkutan umum, karyawan pertokoan dan pasar, petugas pemadam kebakaran, pegawai rumahsakit, dan sebagainya. Mereka semua bukan tidak pernah libur, namun instansi mereka yang sengaja tidak membuat kebijakan adanya hari libur.

Bahkan, Jawa Pos sendiri (sekadar menyebut contoh) sama sekali tidak pernah menetapkan hari libur meski saat libur Lebaran sekalipun tetap saja terbit dengan nama Koran Lebaran. Ketika dulu banyak diprotes kalangan pkerja distribusi, dengan entengt boss JP Dahlan Iskan bilang, “kalau mereka gak mau jualan yaa kita cari yang mau. Ini bisnis.” Bahkan di kesempatan lain Dahlan masih saja memperkuat dalihnya, “di Arab Saudi koran tetap terbit meski Lebaran,” ujarnya. Cara ini sebetulnya sudah dilakukan lebih dulu oleh radio dan televisi, yang tetap saja siaran meski hari Minggu atau libur. Ironisnya, pernah ada kebijakan siaran televisi malah dibatasi hingga tengah malam karena alasan (yang tidak logis, yakni) hemat energi. Itulah Indonesia ………….

(Henri Nurcahyo)

Iklan

2 Tanggapan

  1. seharusnya judul artikel tersebut lebih tepat adalah Libur bukan Hari sabtu atau minggu mengapa tidak??
    karena hari libur sangat penting bagi karyawan, karena dapat membawa efek psikologis bagi karyawan yang bersangkutan.
    terima kasih.

    • Trims komentarnya. Judul tersebut memang sengaja dibuat supaya menarik perhatian. Kalo kita cermati, “Menghapus HARI libur”, jadi yang dihapus HARI-nya BUKAN liburnya. Tidak ada hari libur, bukan berarti tidak boleh libur kan? Libur di Hari Kerja, Mengapa Tidak? (mungkin itu kalimat lainnya, malah debatable yaa…)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: