Sidoarjo, Kota Festival atau Kota Lumpur?

Kabupaten Sidoarjo yang mengklaim sebagai Kota Festival, agaknya harus berpikir ulang untuk mengganti predikat tersebut. Gara-gara ulah Lapindo, maka ratusan hektar lahan di Porong menjadi “Kuala Lumpur”. Bencana itu sudah berlangsung satu tahun lebih beberapa bulan dan entah kapan dapat berhenti. Nama Porong (juga Sidoarjo) menjadi lebih terkenal di seluruh dunia gara-gara bencana lumpur tersebut. Jadi, masih pantaskah Sidoarjo menyebut Kota Festival? Bagaimana kalau disebut Kota Lumpur saja?

Maaf beribu maaf, sebutan Kota Lumpur itu bukan berarti melecehkan. Tidak ada maksud menghina sama sekali. Bahkan, dengan adanya semburan lumpur yang membuat sengsara ribuan penduduk itu harus dapat diambil hikmahnya. Sengaja atau bencana, kelalaian atau kecelakaan, semburan lumpur itu adalah sebuah fakta yang mau tak mau harus diterima apa adanya. Terlepas dari siapa yang salah, banjir lumpur sialan itu toh masih belum bisa berhenti. Inilah realitasnya. Bahkan, ketika kemudian lokasi semburan dan sekitarnya telah menjadi obyek wisata baru, ini juga sebuah realita.

Nampaknya sudah menjadi kelaziman, bahwa setiap kali ada bencana, masyarakat ramai-ramai menontonnya. Mereka menjadikan bencana sebagai obyek wisata. Itulah yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam, Pangandaran, Yogyakarta, Jember dan juga di Porong Sidoarjo. Bagaimana mungkin penderitaan sesama malah dinikmati dengan asyik sebagai tontonan? Jangankan bencana alam, kecelakaan lalu lintas saja sudah menjadi atraksi atau tontonan tersendiri. Apa boleh buat. Itulah yang terjadi selama ini. Adakah yang salah?

Memang tidak ada yang salah. Mereka berbondong-bondong melihat lokasi bencana juga bukan untuk bersenang-senang. Mungkin memang rekreasi, tapi dari jenis rekreasi simpati, setidaknya sebagai referensi dalam kepala mereka, bahwa ada bencana yang sudah pernah mereka saksikan. Toh mereka tidak merasa senang melihat orang susah (apalagi merasa susah melihat orang senang). Hanya saja, ketika mereka berada di lokasi, memang tidak melakukan apa-apa. Ya hanya menonton saja. Itulah sebabnya wisatawan jenis yang satu ini pernah merepotkan ketika sedang sibuk-sibuknya proses pemberian pertolongan saat ada gempa di Yogyakarta. Juga di Porong, rombongan wisatawan bencana ini malah membuat jalanan macet, karena kendaraan mereka memenuhi jalanan yang sejak semula justru dilarang parkir.

Kehadiran mereka, memang tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi korban bencana. Kalau toh ada yang mereka kontribusikan, paling-paling sekadar uang parkir bagi kendaraan yang dipungut warga setempat. Atau, warga di sekitar lokasi bencana semburan lumpur Porong menarik beaya masuk lokasi (hanya dua ribu rupiah) bagi wisatawan bencana tersebut. Tanpa kecuali. Lebih dari itu, ya sekadar menjadi wisatawan yang hanya tonton sana tonton sini, sesekali mulutnya berdecak. Atau, juga, melakukan foto-foto dengan kerabat dan teman-temannya di lokasi bencana. Suka atau tidak suka, penderitaan akibat bencana ini telah menjadi obyek wisata tersendiri.

Itulah yang sekarang sedang terjadi di sekitar lokasi semburan lumpur Porong. Tiap pagi dan sore hari, selalu ramai wisatawan bencana di bibir tanggul. Saat libur Lebaran yang baru lalu, bencana lumpur ini betul-betul telah jadi obyek wisata baru yang menyedot banyak pengunjung. Mereka melakukan atraksi foto, sambil ngabuburit (saat puasa yang lalu), mengajak handai tolan dari luar daerah. Seolah-olah mereka “bangga” bahwa di daerahnya ada obyek wisata baru, meski berupa bencana. Aneh? Memang aneh juga, tapi rasanya manusiawi dan wajar-wajar saja. Bahwa yang namanya wisata memang tidak identik dengan senang-senang. Buktinya, ada Wizata Ziarah, orang malah ingin merasakan keterharuan, kesedihan dan menangis di kuburan. Tidak ada alasan sedikitpun untuk melarang mereka. Kecuali, sekadar menertibkan lalulintas ketika ada kemacetan parkir misalnya.

Bisa dipastikan, kalau toh mereka “dipungut” beaya sebagai ganti “tontonan bencana” yang mereka saksikan, pasti tidak keberatan. Buktinya, di Porong mereka rela dipungut beaya masuk lokasi bencana. Atau, coba saja sediakan kotak amal bagi korban bencana yang ditujukan pada wisatawan itu, pasti mereka dengan suka rela mengisinya. Tapi itu tidak terjadi, dan tidak ada yang berinisiatif melakukannya, karena mungkin saja para korban itu takut dianggap mengkomersilkan penderitaan mereka dan semakin mengesahkan keberadaan mereka sebagai obyek wisata. Padahal, apa salahnya bantuan kemanusiaan itu dikelola dengan baik, kemudian dimanfaatkan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan? Tentu saja manajemen pengelolaan ini harus betul-betul jujur dan profesional. Jangan malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Pemerintah tidak perlu merasa malu, menjadikan bencana sebagai obyek wisata. Sama dengan ziarah, yang namanya wisata tidak identik dengan bersenang-senang. Beri kesempatan masyarakat menunjukkan empati dan simpatinya. Beri kesempatan mereka memberikan sesuatu untuk menunjukkan rasa solidaritasnya. Jangan malah dilarang-larang.

Saya jadi teringat sebuah cerita, ketika di sebuah kampung terjadi kebakaran yang menghanguskan beberapa rumah warga. Setiap orang yang lewat di kampung yang padat itu, selalu saja menyempatkan diri berhenti sejenak, melongok-longok kondisi rumah yang tinggal puing-puingnya saja. Sesekali mulutnya berdecak dan berkomentar ”kasihan, kasihan….” Bagi pihak korban, komentar-komentar seperti itu terasa klise dan sama sekali tidak meringankan penderitaan. Maka muncullah gagasan, salah satu pemilik rumah yang terbakar itu menyediakan sebuah kotak amal di depan (bekas) rumahnya. Dia duduk termangu, menunggu di depan kotak bertuliskan ”Sumbangan Suka Rela Korban Kebakaran.”. Maka dia saksikan orang-orang yang lewat satu persatu memasukkan uang sebagai tanda simpati. Selang hampir seminggu, ternyata uang yang terkumpul hampir dua juta rupiah. Luar biasa. Itulah bukti nyata filantrofi.

Tidak jauh berbeda dengan bencana lumpur ini. Atau, bencana apapun di negeri ini. Pungutan yang dilegalkan itu (meski sifatnya surekarela) justru merupakan bukti kongkrit bahwa para wisatawan betul-betul ingin menunjukkan simpati dan empati terhadap korban bencana, dan bukan merasa senang dengan penderitaan orang lain. Bukankah iklim filantrofi (baca: kedermawanan) di negeri ini amat sangat luar biasa besarnya? Filantrofi itulah yang harus dikembangkan, bukan dilakukan secara konvensional seperti selama ini. Bahwa masyarakat menganggap bencana adalah sebuah wisata, itu memang fakta. Jadi, mengapa tidak dikelola saja secara profesional?

Jadi, kembali pada sebutan Sidoarjo sebagai Kota Festival, agaknya pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak perlu malu gara-gara bencana lumpur ini. Soal siapa yang salah dan bagaimana hukumannya, itu sudah ada yang mengurus. Yang penting sekarang, bagaimana bencana ini dapat membawa berkah, dengan memanfaatkan hal-hal yang merupakan dampak positif untuk kemudian dimaksimalkan demi kepentingan publik dan kemanusiaan.

Djupri Abdullah (?), pelukis dari Pasuruan (sayang bukan Sidoarjo) sudah terinspirasi menggalang puluhan pelukis untuk menjadikan bencana lumpur ini sebagai obyek lukisannya. Lukisan-lukisan itu sudah dipamerkan di Graha Pena, beserta karya-karya fotografi tentang obyek yang sama. Sebelumnya, Cak Kandar sudah melukis langsung dengan dan di lokasi banjir lumpur. Kalangan guru-guru kesenian sudah berkolaborasi membuat karya teater dengan tema bencana lumpur ini. Guru-guru karawitan membuat tembang soal lumpur. Sementara perupa Made Wianta dari Bali diam-diam menjadikan foto-foto bencana lumpur dalam karya performing arts di Amerika, berkolaborasi dengan seniman setempat. Belum lagi kalangan fotografer yang menggelar pameran foto di Surabaya. Bahkan, Djupri pula yang sekarang sedang mempersiapkan pameran patung lumpur.

Bukankah kesemuanya ini merupakan hikmah dari bencana lumpur? Hal-hal semacam itulah yang agaknya perlu dipikirkan menjelang Hari Ulang Tahun Kabupaten Sidoarjo yang akan diperingati setiap tanggal 31 Januari nanti. Senyampang masih ada waktu, sudah saatnya direncanakan program peringatan HUT Kabupaten Sidoarjo dengan menjadikan lumpur sebagai isu sentral. Apa boleh buat, Malaysia tidak boleh iri, bahwa Kabupaten Sidoarjo juga punya Kuala Lumpur.

Barangkali, Sidoarjo sudah tidak layak lagi menyandang sebutan Kota Festival. Bukankah memang selama ini tidak ada festival yang betul-betul dapat disebut festival sehingga pantas dijadikan ciri khas Sidoarjo? Cobalah instrospeksi, festival apakah yang dapat dibanggakan di Sidoarjo sehingga kota itu perlu mengklaim menjadi Kota Festival? Gara-gara terlanjur menyandang sebutan Kota Festival, lomba-lomba Agustusan pun diklaim sebagai festival. Tidak ada yang salah dan tak perlu malu kalau sekarang ini Sidoarjo lebih tepat disebut Kota Lumpur, bukan Kota Festival. Mengapa tidak? (henri nurcahyo)

Satu Tanggapan

  1. “Pungutan yang dilegalkan itu (meski sifatnya surekarela)” kalau itu di berlakukan untuk para wisatawan sich tidak ada masalah, akan tetapi kalau hal ini juga berlaku bagi warga korban luapan lumpur, bagaimana perasaan Bung Hendri….?????

    Trims Komentarnya:
    Tentunya pungutan itu hanya berlaku untuk wisatawan. Sedangkan hasilnya justru untuk korban lumpur.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: