Merancang Strategi Kebudayaan Jawa Timur

Strategi kebudayaan seperti apakah yang hendak diterapkan di Jawa Timur? Barangkali ini pertanyaan konyol, sebab konon negeri ini sendiri saja masih belum jelas strategi budayanya. Terbukti bahwa, “Merumuskan kembali strategi kebudayaan” menjadi salah satu butir rekomendasi Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) tahun 2008 yang berlangsung di Bogor, tengah bulan Desember ini.

Rekomendasi KKI itu juga menyebutkan, bahwa pembangunan budaya itu harus berbasis kemajemukan. Sebagaimana membangun masyarakat juga harus berada dalam pemahaman masyarakat yang multikultural. Ini berarti bahwa kebhinekaan itu perlu diperhatikan secara serius, supaya kita semua tidak terlena dalam ke-ika-an yang seolah-olah menjadi harga mati. Perhatikan saja jargon-jargon selama ini yang terlalu mengagungkan “persatuan dan kesatuan” namun melupakan kebhinekaan. Menjadi berbeda-beda seakan-akan sebuah ancaman bangsa, sehingga dengan huruf besar-besar dituliskan di semua tempat “NKRI harga mati”.

Selama ini kita terlalu terpukau dengan keseragaman, padahal Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan keberagaman. Bahkan dalam konteks Jawa Timur sekalipun, propinsi ini ibarat sebuah Indonesia Kecil. Tidak ada makna tunggal di Jatim, karena wilayah ini memiliki sub-etnis yang berbeda-beda. Bahasanya saja bukan hanya Jawa, tapi juga ada bahasa Madura, Using dan Tengger, serta sejumlah dialek.

Prof. Ayu Sutarto, budayawan dari Jember yang menjadi salah satu pemakalah di KKI tersebut, secara khusus menyampaikan pada penulis, bahwa Jawa Timur adalah propinsi besar, bagian penting dari Indonesia, yang memiliki warisan budaya yang luar biasa. Kalau potensi itu tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, dengan merujuk pada hasil-hasil kongres ini, sayang sekali.

Karena itu, menurutnya, semua potensi budaya yang dimiliki Jatim harus cepat-cepat direngkuh demi kemajuan bangsa ini. Apa gunanya kongres kebudayaan kalau hanya tersisa menjadi kertas dan tulisan yang tidak ada gunanya? Harus ada gerakan kebudayaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama campur tangan negara. Karena keputusan ini memang harus diback-up oleh negara. Para pekerja, peneliti dan pemerhati budaya di Jatim sebaiknya secara bersama-sama mengkonsultasikan hasil kongres ini dengan para petinggi Jatim dan kemudian untuk melakukan action plan ke depan, seperti apa mengelola potensi budaya Jatim untuk kepentingan bangsa.

Gerakan kebudayaan itu sangat penting karena KKI menengarai bahwa bangsa Indonesia belum dapat mengatasi berbagai krisis yang dihadapi, terutama krisis yang berkenaan dengan sistem nilai budaya, seperti etika, moral, kejujuran, dan etos kerja. Bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya, flora dan fauna, serta kekayaan sumberdaya alam. Namun segala modal besar tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya, Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2008 memilih tema “Kebudayaan untuk Kemajuan dan Perdamaian Menuju Kesejahteraan”. Bahwasanya perlu dicari formula untuk memanfaatkan modal budaya untuk memajukan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945.

Hanya sayangnya, menurut pelukis H. Hardi, Kongres Kebudayaan ini terlalu tertutup. Tidak jauh-jauh hari diinformasikan ke publik. Pakar-pakar seni yang diundang belum sampai pada pemikiran perumusan kebudayaan, melainkan masih sebatas proses berkesenian. Berbagai sidang-sidang yang digelar tidak bicara kebudayaan tetapi masih sebatas kesenian.

“Karena itu saya katakan sebagai kongres kebudayaan, boleh dikatakan masih gagal,” tegas mantan pelukis asal Blitar ini.

Memang, komentar Hardi ini tidak berlebihan. Sebab penentuan item-item bahasa dalam KKI ini patut dipertanyakan. Bayangkan, mana mungkin sebuah kongres kebudayaan membicarakan kesenian secara terpisah-pisah. Ada sesi sastra, seni rupa dan seni pertunjukan yang masing-masing dibicarakan dalam sesi tersendiri. Sementara soal gaya hidup, arkeologi, kehidupan beragama, yang jelas-jelas masih berada di ranah kebudayaan, sama sekali tidak mendapat tempat.

Tidak salah kalau kemudian ada dugaan, bahwa KKI ini sebetulnya merupakan gabungan antara Kongres Kebudayaan dan Kongres Kesenian yang semula memang juga direncanakan diselenggarakan tahun ini juga. Karena pelaksanaan KKI mundur terus, maka Kongres Kesenian menjadi tak punya alokasi waktu lagi dalam tahun ini juga. Apa boleh buat.

Tetapi, menurut Hardi, tim perumus berusaha untuk merumuskan fenomena-fenomena yang terjadi di sidang untuk dapat menjadi peristiwa kebudayaan. Golnya, ternyata berupa terbentuknya Departemen Kebudayaan. Pertanyaannya, kata Hardi lagi, apakah SDM pendukungnya sudah mampu? Selama ini terjadi diskriminasi perlakuan terhadap pulau-pulau di luar Jawa dengan terhadap Jawa. Memang semua itu tergantung birokratnya. Kalau mereka masih menggunakan paradigma lama, dimana para pelaku budaya tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan “pembagian rejeki” maka akan terjadi seperti yang lalu-lalu.

Dalam pandangan Hardi, selama ini birokrasi masih memonopoli anggaran, tidak untuk pelaku-pelaku budaya. “Meski saya diminta optimis, namun dengan perilaku birokrat-birokrat kita saya belum terlalu yakin bahwa dengan terbentuknya Departemen Kebudayaan sudah dapat seperti yang kita harapkan,” ujarnya.

Karena itu yang dapat dilakukan adalah, menghimbau pada niat baik pemerintah. Tetapi apakah arogansi mereka dapat dilepaskan sebagaimana yang menjadi ciri demokrasi yang egaliter. Tanpa Departemen Kebudayaan pun seharusnya seniman tetap mendapat suport moral dan anggaran, tidak hanya mengandalkan pembangunan gedung dan peralatan, tetapi selain infrastruktur kesejahteraan seniman juga perlu diperhatikan.

“Selama ini seniman Indonesia kan tidak sadar kalau sedang ditindas. Contohnya, kita harus tuntut aturan bahwa kapitalis perbukuan hanya memberikan 10 persen dari harga penjualan bagi pengarang. Bagaimana penulis-penulis kita dapat bergairah kalau aturannya seperti itu,” ujarnya.

Dalam konteks Jatim, perlu ada payung hukum seperti UU Kesenian atau UU Kebudayaan, sebab kalau tidak maka semua anggaran belanja negara akan dipusatkan pada birokrasi lagi. Meski demikian, daerah harus membuat terobosan dengan membuat Perda Kesenian misalnya. Bangsa kita itu, dengan atau tanpa Undang-Undang sebenarnya sudah kreatif. Sebagai contoh yang terjadi di Jember, ada karnaval fashion, itu suatu terobosan kreatif yang menarik. Hal ini kemudian ditiru Pasuruan yang membuat karnaval busana daun. Itu merupakan hal yang fenomenal. Barangkali dengan adanya UU Kebudayaan maka hal-hal semacam itu dapat dibesarkan menjadi peristiwa nasional atau bahkan peristiwa dunia.

Pada kesempatan terpisah, ditambahkan oleh Ayu Sutarto, soal usulan Departemen Kebudayaan yang tersendiri, itu urusan pemerintah pusat. Sekarang ini era otonomi daerah. Karena itu yang penting bagaimana menterjemahkan grand design yang besar itu bukan hanya untuk kepentingan daerah saja melainkan juga untuk kepentingan nasional.

Maka begitulah yang terjadi, rekomendasi soal Departemen Kebudayaan itu malah dimentahkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), Jero Wacik, dalam sambutan penutupannya.

Dikatakan, gagasan membentuk Departemen Kebudayaan itu sudah pernah muncul dalam Kongres Kebudayaan tahun 2003, dan sudah masuk pada SBY ketika masih belum menjadi presiden. Dan ketika SBY menjadi presiden, maka lahirlah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bukan lagi setingkat Kementerian.

Ada negara yang memisahkan kebudayaan dan pariwisata, namun ada juga yang masih jadi satu. RRC misalnya, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata terpisah, dan menurut mereka, hampir setiap minggu Menteri Kebudayaan dan Menteri Pariwisata berkelahi. Sebab, Menteri Kebudayaan cenderung pada konservasi, semua peninggalan sejarah harus dilestarikan, tidak boleh diinjak-injak, bahkan tidak boleh didatangi orang. Karena orang banyak yang berkunjung ke situ akan menyebabkan kerusakan. Sedangkan Menteri Pariwisata mempromosikan potensi budaya itu agar didatangi banyak orang. Setiap obyek menjadi persoalan.

Sedangkan bagi negara-negara yang menggabungkan keduanya, termasuk Indonesia, tidak perlu ada pertengkaran karena yang bertanggungjawab hanya satu. Menbudpar bertanggungjawab melakukan konservasi potensi budaya sekaligus mempromosikan sebagai obyek wisata.

Di tataran Jawa Timur, sekian tahun yang lalu, memang pernah beredar wacana bahwa sebaiknya kebudayaan menjadi Dinas tersendiri sebagaimana yang sudah terjadi di DKI Jakarta. Namun yang kemudian terjadi sekarang ini, , alih-alih memimpikan institusi kebudayaan yang berdiri sendiri, malah “meributkan” pemisahan sub-kebudayaan dari Dinas P dan K untuk kemudian digandengkan dengan Dinas Pariwisata.

Konsekuensinya, memang tidak semua seksi di subdin Kebudayaan Dinas P dan K yang langsung masuk menjadi bagian Dinas Pariwisata. “Subdin Kebudayaan dimutilasi,” ujar seorang pejabat di Subdin itu.

Apapun sebutannya, mutilasi atau bukan, kebudayaan masuk P dan K, atau Dinas Pariwisata, atau juga kalau berdiri sendiri, sebetulnya itu bukan urusannya seniman. Bukan menjadi wacana penting bagi budayawan. Itu hanya menyangkut urusan penataan birokrasi. Sebab yang jauh lebih penting dari hal itu adalah bagaimana mengembalikan kedaulatan kebudayaan ini ke pelukan rakyat. Kebudayaan yang tidak berbasis pada rakyat hanya menjadi kebudayaan yang elitis, hanya menjadi urusan kaum birokrat dan para “bangsawan” yang mengklaim diri sebagai pihak paling tahu soal kebudayaan negeri ini.

Peran Strategis Budayawan

Jero Wacik yakin, bahwa kebudayaan itu penting, sama pentingnya dengan unsur-unsur kebangsaan yang lain, seperti politik, teknologi dan ekonomi, semuanya dipengaruhi oleh kebudayaan. Semua harus diarahkan pada kesejahteraan rakyat, Karena itulah ujungnya dari upaya kita selama ini. Bagaimana budayawan berpikir, berkarya, menciptakan sesuatu, semuanya adalah demi kesejahteraan rakyat.

Budaya itu tatarannya harus di atas politik. Ada di beberapa daerah, politik itu mengatur budaya. Sampai-sampai di satu daerah, satu kraton dipengaruhi oleh satu partai politik, sehingga kraton menjadi resah. Atau suatu institut kesenian, parpol berebutan merekrut orang. Hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi. Para budayawan harus menjaga. Bahwa budaya yang harus mengatur politik. Budayawanlah yang mempengaruhi partai-partai politik. Dengan demikian agar budaya politiknya santun, menjadi budaya yang sportif, itu kebudayaan yang harus mempengaruhi politik. Jangan sampai para budayawan dipecah-pecah oleh parpol, akan rusak negara kita.

Jero Wacik percaya, bahwa budayawan itu sifat kenegarawanannya tinggi, bahkan ada yang terlalu tinggi. Kesehatannya pun malah sering dilupakan. Kalau budayawan seperti ini masuk ke DPR dan ikut membahas RUU maka UU yang ditelorkan akan jauh lebih baik karena tidak ada unsur-unsur jangka pendek. Semuanya dipertimbangkan berdasarkan kebangsaan, kenegarawanan, demi kepentingan anak cucu seratus tahun yang akan datang. Bukan hanya 5-10 tahun yang akan datang. Kalau UUnya baik, maka enak sekali kita menjalankan roda kenegaraan ini ke depan.

“Jadi, silakan saja budayawan masuk parpol, sehingga dapat memberikan nasehat agar parpol tidak berbuat yang aneh-aneh, karena menurut kebudayaan hal itu tidak benar. Bahwa berpolitik itu harus yang santun, harus yang sportif, bahwa yang kalah harus kasi selamat yang menang. Ini budaya yang harus kita tumbuhkan,” tuturnya.

Tentu saja, harapan Jero Wacik itu memang cenderung utopis. Sebab, mana mungkin budayawan dapat masuk menjadi anggota DPR kalau tidak menjadi pelaku parpol. Dan apakah mungkin budayawan dapat bertahan dalam tubuh parpol yang penuh dengan intrik itu, untuk kemudian berniat “mengubah dari dalam”.

Niatan mengubah dari dalam ini memang enak didengar, dan sudah sering menjadi alasan bagi siapapun yang berniat masuk parpol. Tetapi realita sudah banyak membuktikan, yang kemudian terjadi bukan “mengubah dari dalam” melainkan justru calon pelaku perubahan itu malah “diubah di dalam”. (*)

· Penulis adalah peserta Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2008

catatan: Tulisan ini semula saya kirim ke Surabaya Post, kemudian dimuat dengan beberapa editing (4 Jan 2009). Kali ini saya muat versi aslinya (sebelum diedit). Henri Nurcahyo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: