Bersatu Padu Membela Pemerintah

Oleh Henri Nurcahyo

Ini kasus menarik. Ada eksekusi atas sebidang lahan, berbagai elemen masyarakat justru membela pemerintah yang selama ini mengklaim atas lahan tersebut. Itulah yang terjadi dalam kasus Taman Flora Surabaya alias Kebun Bibit (KB). Padahal, biasanya pemerintahlah yang melakukan eksekusi (baca: penggusuran) dan masyarakat berunjuk rasa melawan pemerintah.

Dari perjalanan panjang saling klaim atas hak KB tersebut, nampaknya pihak Pemkot Surabaya kalah secara hukum oleh PT Surya Inti Permata (SIP). Prosesnya sudah sampai ke tingkat MA, dan eksekusi sudah dijalankan Selasa kemarin (29/6). Meski Pemkot masih melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK), secara teoritis, PK tidak bisa menunda pelaksanaan eksekusi.

Tanpa bermaksud masuk ke wilayah hukum, bahwa dalam kasus ini berbagai elemen masyarakat justru membela pemerintah adalah fenomena yang menarik. Biasanya kan penggusuran dilakukan pemerintah, mengerahkan Satpol PP, dan masyarakat melawannya, sebagaimana kasus Tanjung Priok yang menggegerkan itu, serta banyak kasus lainnya. Kali ini, Satpol PP malah berposisi berseberangan dengan pihak eksekutor.

Alasan utama berbagai elemen masyarakat menolak pengambil-alihan itu adalah karena khawatir pihak swasta akan mengkomersilkan KB, sehingga khalayak umum tidak lagi bebas menikmatinya sebagai sarana hiburan keluarga. Disamping itu, Pemkot dinilai sudah berhasil mengelola KB sampai seperti sekarang ini. Pihak swasta yang akan mengelolanya nanti, diragukan komitmennya mampu mempertahankan keberhasilan ini.

Apakah betul bahwa penolakan atas eksekusi itu hanya semata-mata karena kekhawatiran belaka? Mengapa masyarakat meragukan PT SIP yang jelas-jelas posisinya sudah dibenarkan secara hukum? Mengapa janji-janji PT SIP untuk tidak mengubah peruntukan KB juga disangsikan dan dianggap sebagai janji manis belaka? Apakah karena PT SIP adalah perusahaan besar yang lebih bercitra komersial, ketimbang pemerintah yang pasti nonprofit?

Sikap yang berbeda kalau pemerintah melakukan penggusuran lahan stren kali misalnya (hanya sebagai contoh). Meski secara hukum pemerintah dalam posisi benar, masyarakat masih melakukan perlawanan atas nama kemanusiaan, dan bersikap empati pada rakyat miskin yang tak punya rumah. Bukti hukum yang dimiliki pemerintah sebagai pihak yang benar, dihadapkan dengan realitas empiris bahwa masyarakat sudah puluhan tahun menghuni lahan tersebut sebagai tempat tinggalnya. Atas nama kebenaran hukum, penggusuran tetap dilakukan.

Dalam hal ini, apakah hanya semata-mata landasan hukum itu saja yang menjadi alasan pembenar bahwa penghuni stren kali harus tergusur? Kalau menggunakan alasan estetika dan demi kelestarian lingkungan sungai, pejuangan Romo Mangun mempertahankan hunian Kali Code pantas dijadikan contoh. Penghuni lereng sungai itu tak digusur, estetika terjaga, kelestarian sungai juga tak terganggu. Maka, kasus di Yogyakarta ini seringkali dijadikan preseden dalam berbagai gerakan menolak penggusuran di banyak kota.

Kalau mau jujur, sesungguhnya alasan kekhawatiran terhadap PT SIP yang bakal mengelola KB, tidak cukup kuat dihadapkan dengan realitas hukum yang telah mengalahkan pihak Pemkot. Biarlah hukum dilawan dengan hukum. Kalau sampai detik ini ternyata hukum masih berpihak pada PT SIP, apa boleh buat, Pemkot masih harus berdarah-darah melakukan perlawanan dengan cara yang sama.

Jadi, aksi unjuk rasa yang dilakukan selama ini, seyogyanya bukan soal membela Pemkot dan menyangsikan komitmen PT SIP, tetapi pada tetap terjaganya peruntukan KB itu sebagai sarana rekreasi berwawasan lingkungan hidup. Kalau misalnya PT SIP tetap menjadikan KB sebagaimana fungsinya sekarang ini, mengapa dipersoalkan? Kalau kemudian hal itu menimbulkan konsekuensi harus mengkarciskan pengunjung, bukankah ini wajar saja sebagai ganti biaya operasional? Kalau misalnya pihak pengelola dituntut menggratiskan biaya masuk seperti sekarang, pertanyaannya, apakah pihak Pemkot mau memberikan subsidi dalam bentuk keringanan pajak misalnya.

Kalau mau ngotot, sebetulnya sah-sah saja PT SIP mau mengelola KB menurut kemauannya, tetap gratis sebagai sarana rekreasi lingkungan hidup atau bahkan dibangun dengan peruntukan yang berbeda. Bandingkan dengan kasus lahan TPS Sampah di kawasan Karah, yang secara hukum milik seorang warga namun telah puluhan tahun digunakan pemerintah tanpa kompensasi apapun. Bahkan si warga itu masih setia membayar PBBnya.

Dari sisi peruntukannya, Pemkot memang telah terbukti mengelola lahan kecil itu sebagai TPS sampah. Namun secara hukum, lahan itu menjadi milik sah seorang warga, yang kali ini berniat meminta kembali lahannya. Logikanya, masyarakat setempat bisa protes dan membela pemerintah karena lahan itu sangat dibutuhkan sebagai tempat pembuangan sampah, yang memang belum ada gantinya. Kasus ini dapat dianalogkan dengan kemelut KB sekarang ini.

Barangkali, sikap yang bijak adalah, bagaimana mempertahankan peruntukan KB itu seperti semula (semaksimal mungkin) terlepas dari siapapun yang berhak mengelolanya. Tentu saja, pilihan ini mengandung konsekuensi tersendiri. Terus terang, ini adalah pandangan dengan perspektif berbeda dengan kebanyakan. (*)

*) Pengamat Sosial Budaya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: