Apa Pentingnya Perusahaan Bantu Perpustakaan?

Oleh Henri Nurcahyo

Apa pentingnya membantu mengembangkan perpustakaan sebagai kewajiban sosial perusahaan? Tidak ada dasar hukum yang kuat bahwa perpustakaan layak dibantu. Kalau ada perusahaan yang memiliki kepedulian memberdayakan perpustakaan masyarakat, apakah itu karena belas kasihan atau memang ada alasan lain yang visioner? Atau, jangan-jangan ada agenda tersembunyi…..

Dalam prakteknya, perusahaan yang memiliki kepedulian menyisihkan dana sosialnya untuk membantu pengembangan perpustakaan masih terhitung langka. Perpustakaan untuk masyarakat (perpustakaan umum), selama ini kebanyakan milik dan dikelola pemerintah. Tetapi dalam perkembangannya ternyata masyarakat mampu memberdayakan diri dengan melakukan terobosan mendirikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Baca, Pondok Baca, Sudut Baca dan semacamnya. Ternyata, justru perpustakaan versi masyarakat inilah yang “menarik dijual” pada perusahaan.

Hanya saja, bukan soal yang gampang merayu perusahaan membantu perpustakaan. Meskipun, idealnya, setiap perusahaan memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan tersebut. Bentuk kepedulian ini dikenal dengan nama Corporate Social Responsibility (CSR), yang sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang. Ada juga perusahaan yang menyebutnya CSA (Corporate Social Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”.
Dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat 1 menyebutkan PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Peraturan lain yang menyinggung CSR adalah UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 b menyatakan “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan CSR (Pasal 34), UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional.

UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN juga mengatur tentang CSR. UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No 4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. Oleh BUMN CSR ini lantas diterjemahkan menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dari tiga UU tersebut di atas, tidak ada yang yang dapat dijadikan acuan untuk mengedepankan pentingnya mendayagunakan dana CSR ini untuk perpustakaan. Misalnya, dalam Bab I Pasal 1, ayat 3 UU No 40 Tahun 2007 itu, bahwa yang dimaksudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksudkan “pembangunan ekonomi berkelanjutan?” Apakah mengembangkan perpustakaan sudah termasuk dalam kriteria tersebut? Dengan kata lain, ketiga landasan hukum tersebut tidak cukup sakti digunakan untuk ”menodong” perusahaan agar menggunakan dana CSRnya untuk kepentingan pengembangan perpustakaan. Selama ini pelaksanaan CSR ditafsirkan secara luwes oleh setiap perusahaan. Masih belum ada aturan baku yang mengatur secara jelas soal yang satu ini, termasuk sanksi hukumnya.

Jadi, kalau ada perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap perpustakaan, tentu hal ini layak diapresiasi. Bisa jadi, perusahaan tersebut memang memiliki alasan yang visioner, atau memang pinter-pinternya mendekati perusahaan tersebut agar tertarik dengan program perpustakaan.

Politik Pencitraan
Apa boleh buat, nampaknya alasan kuat untuk membantu perpustakaan lebih terkait dengan politik pencitraan. Menurut Neneng Komariah, kalangan industri bisa menjadikan perpustakaan sebagai target pelaksanaan CSRnya dengan beberapa pertimbangan. Pertama, karena perpustakaan merupakan sarana pendidikan baik formal maupun nonformal yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan intelektual bangsa, sehingga dengan membantu pengembangan perpustakaan maka suatu perusahaan telah membantu upaya mencerdaskan bangsa.

Kedua, karena perpustakaan merupakan public service area yang banyak dikunjungi masyarakat. Dengan memberikan bantuan pada perpustakaan, maka perusahaan dapat meminta perpustakaan untuk memasang identitas perusahaannya (logo) di lingkungan perpustakaan yang bersangkutan. Kehadiran logo perusahaan di suatu perpustakaan akan memiliki nilai promosi bagi perusahaan yang bersangkutan.

Bagi perpustakaan sendiri, bantuan yang diberikan perusahaan dalam rangka CSR akan sangat bermanfaat untuk pengembangan perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat lebih meningkatkan kiprahnya dalam memenuhi fungsinya sebagai sarana simpan karya manusia, sebagai pusat informasi, sebagai pusat rekreasi, sebagai pusat budaya dan sebagai sarana belajar masyarakat. (Neneng Komariah Dra, M.Lib: Perpustakaan Sebagai Target Corporate Social Responsibility (Csr), Unpad).

Nah, perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan perpustakaan, dapat dimaknai memiliki idealisme yang tinggi terhadap persoalan kebangsaan dan masa depan generasi negeri ini. CSR tidak lagi hanya diterjemahkan secara karitatif dalam bentuk bantuan bagi masyarakat miskin atau program-program lain yang bersifat tebar pesona, melainkan betul-betul didayagunakan demi kepentingan jangka panjang. Ibaratnya, masyarakat tidak sekadar diberi ikannya, melainkan kail atau jala agar dapat menangkap ikan sendiri. Bahkan, lebih jauh dari itu, masyarakat diberikan ilmu agar dapat menjadi pengusaha “perikanan” sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam kaitan itulah maka pengembangan perpustakaan tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai program “mengisi waktu luang dengan cara membaca”, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih kongkrit bagi pengembangan diri di masa depan. Bahwasanya yang disebut “membaca” bukan menjadi tujuan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Termasuk, meningkatkan kesejahteraan, merupakan salah satu tujuan tersebut.

Paradigma Perpustakaan
Perpustakaan adalah wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa; bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam; (UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan).

Nampaknya, pemahaman tentang perpustakaan itu sendiri yang musti dibenahi lebih dulu. Memahami perpustakaan ada baiknya ditempatkan sebagai kata kerja, atau setidaknya memandangnya sebagai sesuatu yang hidup, yang tumbuh dan berkembang, dan bukan semata-mata berujud sebuah ruang yang penuh dengan deretan rak penuh buku. Kalau perpustakaan hanya semata-mata dimaknai sebagai kumpulan buku, katalogisasi dan perangkat keras lainnya, maka makna perpustakaan tak ubahnya bagaikan gudang buku. Perpustakaan yang seperti ini tidak memberikan ruang yang memadai bagi eksistensi pembacanya.

Padahal, jujur saja, sesungguhnya hakekat sebuah perpustakaan adalah habitat masyarakat pembaca. Kalau perpustakaan hanya dimaknai sebagai “sebuah ruang penuh dengan buku”, maka lebih baik ada masyarakat pembaca tanpa perpustakaan daripada dibangun perpustakaan namun tidak ada yang berminat memanfaatkannya. Dan sebuah habitat pembaca ini, tetap akan mencari buku atau bahan bacaan, ada atau tidak ada perpustakaan. Sebagaimana sebuah habitat, kebutuhan terhadap buku, informasi dan ilmu pengetahuan akan tetap terus tumbuh dan berkembang tanpa tergantung pada perpustakaan.
Sementara keberadaan masyarakat penggemar buku (baca: informasi dan ilmu pengetahuan) tidak selalu membutuhkan kehadiran perpustakaan secara fisik. Bukan tidak mungkin bahwa apa yang disebut “perpustakaan” dapat dihadirkan di sebuah desa tanpa harus ada Gedung Perpustakaan sama sekali. Dalam hal ini yang disebut perpustakaan adalah sebuah komunitas masyarakat baca. Sedangkan keberadaan koleksi buku hanyalah menjadi elemen pelengkap.

Sampai di sini, nampaknya yang perlu diubah adalah menyangkut paradigma pengelolaan perpustakaan itu sendiri. Membayangkan perpustakaan, jangan lagi mengharap ada deretan buku di rak dengan petugas yang dingin, tetapi adanya komunitas masyarakat pembaca yang dinamis, aktif dan bergairah. Manusia harus mendapat urutan pertama, setelah itu baru benda. Apakah pandangan antroposentris ini salah?

Lahirnya Taman Bacaan Masyarakat (dan semacamnya) agaknya patut dicatat sebagai terobosan kreatif yang dilakukan masyarakat sendiri dalam memenuhi kebutuhannya terhadap bahan bacaan yang murah meriah dan sekaligus partisipatif. “Inilah kreasi dan inisiatif murni masyarakat, yang bisa jadi mulai menggeser keberadaan perpustakaan-perpustakaan formal di berbagai daerah yang kerap diidentikkan dengan produk kreasi negara.” (Kompas, 23 November 2002).

Dan yang menarik, menurut catatan Kompas, fenomena Taman Bacaan ini sebetulnya bukan barang baru. Tahun 1970-an sudah ada TB yang merupakan tempat persewaan buku, khususnya komik. Satu dekade kemudian, TB muncul lagi dengan wajah baru yang mengedepankan aspek nonkomersial. Tahun 1990-an pemerintah mulai campur tangan, yang ternyata tidak berumur panjang. Belakangan kembali dimunculkan justru oleh para pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat dari berbagai kalangan. Setidaknya, sudah lebih dari 5000 (baca: lima ribu) TBM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebuah fenomena yang menarik.

Dalam satu tarikan nafas yang sama, kecenderungan perpustakaan yang berbasis masyarakat inilah yang justru menciptakan peluang baru bagi perusahaan untuk ikut menyalurkan dana sosialnya. Ada makna baru bahwa membantu perpustakaan, tidak lantas secara sempit diartikan membagi-bagi buku atau membangun sebuah gedung penuh dengan buku. Bahwa kepedulian terhadap perpustakaan sama maknanya dengan membantu masyarakat secara langsung dari sisi yang strategis.

Perusahaan akhirnya dapat melihat benang merah, bahwa perpustakaan identik dengan pendidikan, identik dengan mencerdaskan masyarakat, identik dengan terciptanya peluang kerja baru, dan juga meningkatkan kesejahteraan. Nah, jika sudah demikian, tidak lagi ada anggapan bahwa membantu mengembangkan perpustakaan hanya semata-mata mendorong menumbuh-kembangkan minat baca belaka.

Dalam kaitan inilah maka Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia (YPPI) ketika bekerjasama dengan PT. HM. Sampoerna Tbk, memaknai TBM bukan sebagai Taman Bacaan Masyarakat, melainkan Taman Belajar Masyarakat. Perubahan kata “Bacaan” menjadi “Belajar” ini semakin menegaskan, bahwa perpustakaan bukan sekadar tempat membaca.

Perusahaan Peduli Perpustakaan
Di negeri ini, masih jarang ditemukan perusahaan yang memiliki kepedulian pada pengembangan perpustakaan masyarakat. Tentu saja, yang dimaksudkan adalah perusahaan yang aktivitasnya tidak terkait dengan buku (seperti penerbit). Salah satu diantaranya adalah AIA Financial, yang menggunakan dana CSRnya untuk mendirikan Perpustakaan Binaan. Bukan hanya membantu dalam penyediaan buku bacaan, termasuk penyediaan sukarelawan untuk membimbing kegiatan baca di perpustakaan (Kompas.com, Kamis, 20 Agustus 2009).

PermataBank, punya program Book for Thought, dengan aktivitas Book Collection, pengumpulan buku bekas dari PermataBankers, dan Book Donation, yaitu penggalangan dana dari PermataBankers dan nasabahnya, kemudian digunakan untuk membeli buku-buku berkualitas. Buku-buku tersebut kemudian disumbangkan kepada berbagai taman bacaan dan perpustakaan.

Juga, membantu perpustakaan sekolah dan taman bacaan di berbagai wilayah yang mengalami musibah bencana alam, pembangunan perpustakaan hingga menjadi taman bacaan yang layak bagi para siswa, ditambah dengan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk mendukung karya sastra yang berkualitas, meningkatkan daya apresiasi masyarakat terhadap bahan bacaan, serta bagian dari program Book Sharing, PermataBank menggelar pentas seni fragmen sebagai visualiasi drama dari buku, dan juga Lomba Dongeng Anak. (sumber: http://www.permatabank.com)

Bank Indonesia, yang memang memiliki komitmen terhadap dunia pendidikan, akhirnya tergerak juga mengembangkan perpustakaan komunitas. Semula menjalankan program Bedah Desa, kemudian Rumah Kreatif, yang di dalamnya juga terkandung bagaimana membangun perpustakaan komunitas yang interaktif. Perusahaan lain yang peduli perpustakaan dapat disebut Pertamina, yang sampai merambah daerah-daerah terpencil di wilayah perbatasan. Sementara Coca Cola Foundation, semasa seorang Fuad Hassan menjadi anggota Dewan Pengurusnya, sangat peduli dengan pengembangan perpustakaan di berbagai daerah. Sayangnya, ketika Fuad Hassan meninggal dunia, orientasi program bergeser ke bidang lain.

Kepedulian yang lebih besar terhadap perpustakaan dilakukan oleh PT. HM. Sampoerna Tbk dengan nama Program Pustaka Sampoerna (PPS). PPS mendorong kegemaran membaca di kalangan anak-anak melalui berbagai kegiatan seperti pengelolaan perpustakaan, pengoperasian mobil pustaka (Stop Over), Taman Bacaan/Belajar Masyarakat (TBM), Sampoerna Corner (SC) di beberapa perguruan tinggi terkemuka dan Employee Library (EL).

Tanpa bermaksud menutup mata, tentu masih ada perusahaan lain yang juga memiliki kepedulian tersendiri terhadap perpustakaan, seperti Exxon Mobile, Telkomsel, RCTI, Bank Mandiri, serta sekian banyak mall yang menyediakan lokasinya untuk Taman Bacaan. Meskipun, banyak yang hanya berupa aktivitas insidental belaka. Toh itu sudah bagus, ketimbang tidak sama sekali.

CSR Perpustakaan
Penggunaan dana CSR bagi perpustakaan akan memberikan makna yang sangat berarti manakala dapat dijamin adanya sustainability, yaitu keberlanjutan pengelolaan. Jangan hanya mementingkan aspek fisiknya semata (gedung, rak dan buku) namun melupakan bagaimana pengelolaannya setiap hari.

Menurut pengalaman YPPI, sebagaimana dituturkan direkturnya, Trini Haryanti, perusahaan akan tertarik mendanai perpustakaan kalau kita mampu meyakinkan bahwa perpustakaan adalah sebuah Community Learning Center, tidak sekadar tempat membaca buku belaka. Masyarakat bisa belajar apa saja di perpustakaan itu, dengan menjadikan buku sebagai sarananya.

Hal ini sudah dibuktikan YPPI dengan mendirikan 13 TBM yang tersebar di Pasuruan dan kota Surabaya yang kesemuanya didanai oleh PT. HM. Sampoerna. Masing-masing TBM itu memiliki usaha produktif, seperti membuat makanan kecil, pupuk organik, kerajinan tangan dan sebagainya. Disamping itu, juga disertai aktivitas nonbuku, seperti diskusi, ceramah, nonton bareng, berbagai lomba, wisata bersama, pameran dan lainnya.

YPPI juga sudah membuktikan, bahwa menginisiasi perpustakaan tidak selalu berawal dari buku atau sarana fisik dulu. Pemahaman budaya masyarakat setempat sangat penting dilakukan agar memiliki titik pijak yang kuat menuju perpustakaan secara kelembagaan. Ketika diketahui kebiasaan ibu-ibu di suatu daerah suka ngerumpi misalnya, mereka akan tertarik kalau diajak sarasehan mengenai kesehatan wanita misalnya. Baru dari situ nanti tumbuh kesadaran perihal pentingnya buku.

Mendatangkan perpustakaan keliling ke suatu wilayah, juga merupakan strategi bagaimana merayu masyarakat setempat bahwa membaca buku itu menyenangkan. Biasanya anak-anak yang lebih dulu tertarik, namun lantaran jatah waktunya yang terbatas, mereka menuntut ada rutinitas dan akhirnya dikondisikan sedemikian rupa sehingga masyarakat sendiri yang meminta didirikan semacam perpustakaan. Dengan demikian, pihak YPPI memiliki posisi tawar yang bagus ketika mengusahakan hadirnya perpustakaan itu (TBM) dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. Bandingkan kalau misalnya kehadiran TBM itu justru menjadi program yang dikedepankan oleh YPPI lebih dulu.

Alhasil, mengharapkan dana CSR perusahaan bagi pengembangan perpustakaan tidak bisa semata-mata menggunakan landasan UU belaka. Sudah saatnya perusahaan menyadari bahwa promosi tidak lagi menggunakan cara-cara yang verbal, dengan iklan yang mencolok mata, namun miskin pesan dan malah jauh dari substansi. Sudah saatnya diperlukan strategi promosi yang cerdas yang lebih visioner ketimbang sekadar hanya jual tampang belaka. (*)

Iklan

2 Tanggapan

  1. CSR merupakan features sistem demokrasi yang baru diadop Ind, masih belum menemukan jati diri yang sesungguhnya. Masih kurang akademisi dan negarawan yang memahami apalagi mengusung konsepsi yang idealnya, yaitu sarana dari civil society untuk berpartisipasi dalam politik, pemerintahan dan pembangunan.
    Nice posting

  2. Terimakasih Kepada Penulis,aku jadi lebih terbuka untuk mengembangkan perpustakaan yang kami kelola.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: