Ketika Gunungsari Diganti Siliwangi

Oleh HENRI NURCAHYO

Masih ada yang percaya, perempuan Sunda tidak boleh (tidak berani, tidak mau) menikah dengan lelaki Jawa. Tabu (pamali) ini bersumber dari peristiwa Pasunda Bubat dimana rencana pernikahan puteri Sunda Dyah Pitaloka dari Pajajaran dengan Raja Majapahit Hayam Wuruk gagal akibat kesalahpahaman sehingga rombongan dari Sunda itu terbunuh semua di daerah Bubat dan sang calon pengantin puteri pun bunuh diri.

Peristiwa ini memang terjadi sebagai fakta sejarah, namun kemudian didramatisasi pada masa kolonial Belanda sehingga menumbuhkan “dendam sejarah” hingga selama ratusan tahun lamanya. Apalagi, naskah Kidung Sunda yang sedikit menceritakan peristiwa itu diajarkan di sekolah Menak di Sunda sehingga kisah pahit bagi Sunda itu tambah membekas. Ditambah lagi, diduga kuat penjajah Belanda melancarkan politik devide et impera yang menginginkan suku besar Jawa dan Sunda tidak bersatu. Itu sebabnya tidak ada nama jalan Majapahit dan Hayam Wuruk di Bandung.

Barangkali persoalan ini tidak lagi menjadi beban sejarah bagi generasi zaman now, tetapi agaknya generasi zaman old masih belum lega kalau tidak ada harmonisasi Sunda Jawa dengan cara menyematkan nama jalan dari kerajaan yang berseberangan. Ada upaya untuk memutus dendam sejarah (kalau memang ada) yang sudah berlangsung 661 (enam ratus enam puluh satu) tahun yang lalu.

Maka melalui sebuah acara yang berlangsung megah di hotel mewah, Selasa pekan lalu (6/3), dua buah nama jalan di Surabaya “diganti” dengan nama baru. Jalan Gunungsari menjadi Jalan Prabu Siliwangi, dan Jalan Dinoyo diubah menjadi Jalan Sunda. Sementara di Bandung nantinya akan ada nama Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Majapahit.

Pilihan nama-nama baru ini terkait dengan upaya untuk menjalin hubungan yang (lebih) harmonis antara Sunda dan Jawa lantaran pernah “ternodai” akibat sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai “Perang Bubat”. Hanya saja, nampaknya nama Gadjah Mada masih belum diterima digunakan sebagai nama jalan di Bandung karena diduga tragedi Bubat itu akibat ulah Mahapatih tersebut.

Keputusan ini tentu saja menggegerkan lantaran tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya. Mengapa perlu diganti namanya? Mengapa memilih nama itu dan mengapa pula memilih jalan yang sudah terkenal itu yang harus diganti? Kalau perlu memberi nama baru, mengapa tidak disematkan pada nama jalan baru yang belum punya nama? Dulu pernah ada rencana mengganti nama Jalan Darmo menjadi Jalan Sukarno – Hatta, tetapi karena sudah “dibocorkan” lebih dulu, masyarakat bereaksi, menolak, dan akhirnya sekarang jalan baru di lingkar timur itulah yang diberi nama Jalan Ir. Sukarno.

Seremonial pemberian nama itu sendiri dihadiri oleh tiga gubernur sekaligus, yaitu Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Barat disaksikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang kali ini disebut sebagai Pengageng Budaya Jawa. Kesenian khas Sunda dan Jawa disuguhkan bergantian, bahkan juga dikolaborasi. Ditambah lagi kehadiran empat akademisi yang menjelaskan soal Bubat, yaitu: Prof. Dr. Agus Aris Munandar, M.Hum (Unversitas Indonesia), Prof. Aminudin Kasdi (Unesa), Dr. Undang Ahmad Darsa (Universitas Padjadjaran) dan Prof Dr. Hariono (Universitas Negeri Malang). Sayang tidak ada kesempatan diskusi dengan para pakar ini.

Pergantian nama jalan ini langsung menjadi rasan-rasan peserta acara yang diberi nama “Harmoni Budaya Sunda Jawa” itu. Sampai kemudian seorang hadirin, Aris Setiawan dari ISI Solo, mempertanyakannya di forum itu. Bahwasanya nama Dinoyo sudah menyejarah di Surabaya, begitu pula dengan nama Jalan Gunungsari. Masing-masing nama itu memiliki kearifan lokalnya sendiri. Diduga nama “Gunungsari” terkait dengan Cerita Panji dimana adik Raden Panji Inu Kertapati adalah Raden Gunungsari. Protes penolakan pun marak di media sosial, bahkan sampai ada unjuk rasa berupa parodi “mengganti” nama Jalan Dinoyo menjadi nama “Jalan Soekarwo”.

Yang perlu dipahami bahwa dengan adanya nama Jalan Gunungsari menunjukkan adanya jejak Budaya Panji di kota Surabaya.

Ternyata, menurut Pakde Karwo, panggilan akrab Gubernur Jatim, tidak ada pergantian nama jalan. Yang ada adalah “penambahan nama”. Bahwa Jalan Gunungsari masih tetap ada, hanya 300 meter dari jalan sepanjang 900 meter itu yang diganti dengan nama Jalan Prabu Siliwangi, kemudian bertemu dengan Jalan Gajah Mada. Demikian pula nama Jalan Dinoyo masih tetap ada, tetapi sepanjang 1 kilometer dari 2,2 kilometer yang diganti namanya menjadi Jalan Sunda, sehingga nyambung dengan Jalan Majapahit yang ada di dekatnya. (Entah mengapa dipilih nama Sunda, hn).

Penjelasan inilah yang, sayang sekali, tidak disampaikan pada awal acara, sebelum ketiga gubernur itu secara bersama-sama memencet tombol sirine peresmian nama sehingga kalangan wartawan tidak memberitakannya. Nampaknya, peralihan nama ini sepertinya baru wacana politis, belum dibahas di DPRD, belum dilakukan kajian ilmiah, apalagi sudah menjadi keputusan hukum melalui SK Walikota atau Gubernur (kalau memang berstatus jalan provinsi). Karena itu, tidak heran ada yang mempertanyakan, mengapa pergantian ini dilakukan menjelang Pilkada, dimana ada salah satu calon yang berasal dari Sunda? Nuansa politis ini tetap tak terhindarkan. Apa boleh buat.

Lantaran tak ada sosialisasi sebelumnya, banyak yang mengecam pergantian nama itu. Penolakan juga datang dari berbagai kalangan, terutama para pecinta sejarah dan pakar perkotaan. Dan ternyata, meski mereka akhirnya tahu bahwa yang diganti hanya sebagian, toh mereka tetap menolak. Sebagian atau seluruh jalan, sama saja, katanya, tetap mengaburkan sejarah.

Pergantian nama jalan itupun dipertanyakan urgensinya. Selama ini masyarakat Surabaya tidak merasa ada “permusuhan” dengan masyarakat Jawa Barat. Bonek Persebaya dan Bebotoh Persib juga akur-akur saja. Bahkan, sudah sejak lama di Surabaya ada Jalan Pajajaran, yang menghubungkan jalan Sriwijaya dengan Jalan Dinoyo. Jadi, warga Surabaya sebetulnya lebih menerima kehadiran Sunda. Kalau toh di Bandung belum ada jalan Majapahit dan turunannya, barangkali karena mereka memang belum bisa menerima “kekalahan dalam Peristiwa Bubat. Maklum, pihak yang kalah biasanya sulit sekali move on.

Sementara di Yogyakarta, sudah lama telah meletakkan nama Jalan Siliwangi, Pajajaran dan Majapahit menjadi satu kesatuan jalan dalam satu jalur, dari ruas simpang Pelemgurih ke Jombor, diteruskan sampai di simpang tiga Maguwoharjo, dan dilanjutkan lagi hingga simpang Jalan Wonosari.

Bagaimanapun nama jalan tidak sekadar nama asal njeplak, melainkan sebuah tetenger pembangunan arsitektur urban yang akan dikenang sepanjang zaman. Jangan ulangi lagi kesalah-kaprahan Orde Baru yang seenaknya mengganti nama-nama jalan bernuansa lokal dengan nama-nama pahlawan sehingga menjadi seragam di banyak kota. Penghargaan jasa pahlawan tidak harus dengan cara membuat nama jalan. Jalan Kaliasin yang khas itu sudah hilang, malah di Malang nama asli Jalan Basuki Rachmat adalah Jalan Kayutangan, nama yang sangat unik.

Bandingkan dengan warga Bandung yang menolak penggantian nama-nama lokal jalan meski secara resmi sudah diganti dengan nama-nama lain oleh rezim Orde Baru. Dari buku “Jendela Bandung” yang ditulis wartawan Kompas Her Suganda, disebutkan pergantian nama-nama jalan di Bandung ternyata tidak ngaruh terhadap masyarakat. Semua masih menyebut nama Jalan Dago, bukan Jl. Ir. H. Juanda, nama Jalan Cicendo juga masih dikenal ketimbang Jalan Sisingamangaraja. Demikian pula Jalan Karapitan (Sidik Djojosukarto), Jalan Tamblong (Akip Prawirasuganda), Jalan Naripan (Jalan Karyawan), Jalan Gardujati (Jalan Duyeh Suharsa), dan juga Jalan Pasir Kaliki yang sebetulnya sudah lama diganti dengan nama baru Jalan HOS. Tjokroaminoto, atau Jalan Astananyar lebih dikenal daripada nama baru jalan D.K Ardiwinata.

Analog dengan Bandung, maka kalau memang masyarakat Surabaya tidak menghendaki nama Jalan Prabu Siliwangi dan Jalan Sunda, toh nama jalan itu hanya sekadar plang nama di ujung jalan saja, hanya formalitas. Tergantung masyarakat sendiri, mau menggunakannya atau tidak. Soal nantinya ada konsekuensi dengan urusan administrasi, itu juga hanya catatan di atas kertas. Keberadaan nama jalan secara sosiologis historis itu jauh lebih bermakna ketimbang sebuah plang nama. (*)

Penulis adalah Ketua Komunitas Seni Budaya BranGWetaN

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: